4 Fakta Menarik Terkait Masalah Aturan Jilbab dan Jenggot Bagi ASN

AntariMedia.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah menerapkan instruksi terkait pakaian dinas Aparatur Sipil Negara atau (ASN). Penerapan itu guna mengatur mengenai masalah berseragam, celana panjang, jenggot, bahkan sampai jilbab bagi ASN.


"Iya, instruksi itu memang ada," ungkap Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bachtiar, Jumat, 14 Desember 2018.

Aturan ini telah terrulia pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 025/10770/SJ tahun 2018 mengenai tata Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Meski sudah diteken pada 4 Desember 2018, akan tetapi pada akhirnya instruksi ini dicabut.

Dan berikut beberapa poin terkait instruksi tata tertib pakaian dinas ASN:

1. Isi dari instruksi yang mengatur jenggot hingga jilbab

Dalam instruksi ini, Tjahjo Kumolo memerintahkan ASN laki-laki supaya berambut rapi tidak gondrong dan juga tidak dicat warna-warni. Selain itu, ASN laki-laki juga diwajibkan menjaga kerapian kumis, cambang dan juga jenggot. Tjahjo juga meminta celana panjang dinas ASN laki-laki harus sampai ke mata kaki.

Sedangkan bagi ASN perempuan, Tjahjo meminta agar mereka berambut rapi dan juga tidak dicat warna-warni. ASN perempuan yang berhijab diharapkan supaya memasukkan jilbab ke dalam kerah pakaian. Warna jilbab harus sesuai dengan pakaian dinas serta harus tanpa motif.

2. Alasan ditekennya aturan

Bachtiar berkata, instruksi ini dikeluarkan Menteri Tjahjo agar ASN pemerintahan supaya lebih tertib dalam berpenampilan. Menurut ia, instruksi itu dibuat sebagai memperhatikan aspek kerapian. "tidak ada larangan, hanya kerapian saja," tegasnya.

Menurut Bachtiar, akan ada sanksi bagi ASN yang melanggar instruksi ini. Tjahjo memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemendagri hingga Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri agar memberikan sanksi kepada ASN dan pegawai tidak tetap yang terbukti melanggar instruksi yang tertulis berdasarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2016 mengenai pakaian dinas PNS itu

3. Banyak warganet yang memprotes di media sosial

Adanya aturan baru ini ternyata mendapatkan protes di media sosial. Warganet mempertanyakan alasan dibalik mengeluarkan aturan ini. Salah satu hal yang sangat dipermasalahkan ialah mengenai cara pemakaian jilbab. Hal ini dikarenakan, ASN berhijab diminta memasukkan jilbab ke dalam kerah pakaian dan juga jilbab yang dikenakan warnanya harus sesuai dengan pakaian dinas serta tanpa motif.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan sebenarnya instruksi tersebut hanyalah bersifat himbauan, bukan kewajiban. Dia berkata instruksi itu dibuat untuk memperhatikan aspek kerapian. "Jadi tidak ada kewajiban, sifatnya sunah," kata Hadi.

4. Banyak yang protes aturan dicabut

Sepertiga bulan diterapkan, Tjahjo Kumolo akhirnya mencabut kembali instruksi tentang pakaian dinas ini. Ia mencabut instruksi itu setelah aturan ini menjadi polemik bagi masyarakat.

Hadi mengatakan, alasan Tjahjo mencabut instruksi soal pakaian dinas ASN itu karena mendapat masukan dari masyarakat. "Bapak menteri pun merespon, menanggapi masukan tersebut secara positif sehingga pada hari ini dinyatakan Imendagri itu dicabut dan sudah tidak berlaku lagi," kata Hadi Prabowo di kantornya, Jakarta, Jumat, 14 Desember 2018.

Sumber: Tempo.co

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close
.....Klik 2x (Close).....