Alokasi Belanja Pegawai Mencapai Rp 20 Miliar Setiap Bulan, Kenaikan Gaji ASN Menunggu Edaran dari Menteri


AntariMedia.com - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belitung, telah mengalokasikan belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019 mendatang sebesar Rp 20 miliar setiap bulan.

Puluhan miliar anggaran itu guna membayar gaji pegawai, tunjangan kinerja (tukin) dan gaji 13 serta 14.

Besarnya alokasi belanja pegawai tersebut telah dipersiapkan sekaligus untuk antisipasi kenaikan gaji pegawai.

Akan tetapi, beberapa persen gaji pegawai itu naik pada tahun 2019 yang akan datang, dan hingga saat ini belum diketahui. Rp 20 miliar itu sebagai bentuk anggaran antisipasi.

"Soalnya sampai sekarang petunjuk berapa persen pegawai ini akan mengalami kenaikan gaji, belum diketahui.

Biasanya nanti akan keluar seperti edaran atau PP (Peraturan Pemerintah) yang menyebutkan jika gaji ASN naik beberapa persen" kata Kepala BPKAD Kabupaten Belitung Jayusman kepada Pos Belitung, Selasa (25 Desember 2018).

Miliar rupiah tersebut sebagai dana persiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung, atas dasar hitungan setiap pegawai akan mengalami kenaikan gaji sekitar lima persen.

Maka dari itu secara global akan disiapkan anggaran kenaikan sebesar lima persen.

"Namun pelaksanaan pembayaran lebih lanjutnya, kami tunggu dari pusat. Jadi belanja pegawai itu, semua kami sediakan dari total 2018 ini tinggal di akres lima persen. Kalau total gaji pegawai saja, sebulan sekitar Rp 15 miliar," ujarnya.

Guna menghitung penyediaan dana tukin, kata Jayusman, sejauh ini mereka belum bisa memastikan karena sedang dalam tahap proses pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) Belitung.

"Nah kalau yang itu (tukin) nanti tinggal eksen di bulan Januari 2019. Karena tukin ini hitungannya, kerja dulu baru dibayarkan," ucapnya.

Pembayaran tukin itu, lanjut dia, terpisah dengan pembayaran gaji pegawai.

Gaji pegawai akan dibayarkan di awal ketika ASN itu menjalankan tugas.

Sedangkan untuk tukin, dibayarkan setelah bekerja, lantaran harus melakukan penghitungan terlebih dahulu.

"Belum dilakukan perekapan lagi,  baru di ajukan. Estimasi tanggal nya sama dengan tunjangan sekarang ini, antara tanggal 5 sampai tanggal 10.

Tetapi tergantung SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengajukan, kalau lama maka keluarnya juga lama. Tapi yang pasti, tidak akan sama dengan gaji pegawai tanggal keluarnya," pungkasnya.

Sumber: Bangkapos.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel