-->
Home

Pendaftaran PPPK Dimulai Januari 2019, Simak Perbedaan PNS dengan PPPK Mulai Status, Gaji, Fasilitas dan Masa Kerja

Arie Poller
Arie Poller 0 Komentar
Antarimedia.com - Pemerintah lewat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) akan segera membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Pendaftaran PPPK atau P3K akan digelar pada bulan Januari 2019. Tak sama dengan pendaftaran CPNS jadi pendaftarannya tak lagi lewat sscn.bkn.go.id.

Berkembangnya pengumuman akan diadakan PPPK banyak pihak yang menganggap jika PNS atau Pegawai Negeri Sipil dengan P3K atau PPPK akan sama.

Meskipun begitu, ternyata keduanya memiliki banyak perbedaan lho. Nah berikut perbedaan PNS dengan PPPK mulai dari status, gaji, fasilitas, masa kerja, serta jadwal, mekanisme, dan syarat rekrutmen PPPK. 

Selengkapnya semua ini telah dikutip melalui Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan juga berbagai sumber:

1. PNS Bukanlah PPPK, PPPK Bukanlah PNS

Di dalam Pasal 6 telah disebutkan, Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Yang mana Pasal ini juga menjelaskan ASN terdiri dari dua jenis yaitu PNS dan P3K. Jadi PNS bukanlah PPPK dan sebaliknya PPPK bukanlah PNS.

Yang mana juga sudah tertulis pada Pasal 99 yaitu, satu PPPK tidak bisa diangkat otomatis menjadi calon PNS.

Kedua, supaya biasa diangkat menjadi calon PNS, P3K wajib mengikuti semua proses seleksi yang telah dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Statusnya PNS Tetap, P3K Kontrak

Merujuk dari Pasal 7, PNS sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang sudah diangkat menjadi pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan, PPPK sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang sudah diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan juga ketentuan Undang-Undang.

3. PNS mendapat Fasilitas, PPPK Tidak

Lanjut pada BAB VI UU Nomor 5 Tahun 2014 telah disebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan P3K.

Pasal 21, PNS berhak memperoleh:
  • gaji, tunjangan, dan fasilitas
  • cuti
  • jaminan pensiun dan jaminan hari tua
  • perlindungan
  • pengembangan kompetensi.

Lalu pada Pasal 22, PPPK berhak memperoleh:
  • gaji dan tunjangan
  • cuti
  • perlindungan
  • pengembangan kompetensi.

Lalu pada Pasal 24 menyebutkan detail ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan juga kewajiban Pegawai ASN yang telah dimaksud pada Pasal 21, Pasal 22, serta Pasal 23 yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Masa Kerja PNS sampai Pensiun, PPPK 
Cuma Setahun & Bisa Diperpanjang

Batasan usia pensiun PNS juga sudah tertera pada Pasal 87 ayat (1) huruf c:
  • 58 (lima puluh delapan) tahun untuk Pejabat Administrasi.
  • 60 (enam puluh) tahun untuk Pejabat Pimpinan Tinggi. 
  • Yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Pejabat Fungsional.


Lalu untuk masa perjanjian Kerja PPPK juga sudah diatur pada Pasal 98 yang menyebutkan:
  • Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Masa perjanjian kerja paling singkat ialah 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan serta berdasarkan penilaian kinerja.


Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berkata, salah satu yang membedakan P3K dengan PNS ialah pada mas kerja.

"Masa kerja PPPK akan lebih fleksibel," katanya di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Masa perjanjian kerja PPPK juga sudah dirinci pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
  • Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
  • Perpanjangan hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, serta kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK
  • Perpanjangan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 21 bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
  • Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan
  • perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN.
  • Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT Utama dan JPT Madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK talah diatur dengan peraturan Menteri.

5. Gaji dan tunjangan PPPK Sesuai Ketentuan yang Berlaku Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Penggajian dan tunjangan PNS telah diatur pada Pasal 79 yang berbunyi:
  1. Pemerintah diwajibkan membayar gaji yang adil serta layak kepada PNS dan juga menjamin kesejahteraan PNS.
  2. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.
  3. Gaji yang dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.
  4. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
  5. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 80 menyebutkan:
  1. Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
  2. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
  3. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
  4. Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing
  5. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
  6. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, serta fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lalu untuk penggajian PPPK diatur pada Pasal 101 yaitu:
  1. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.
  2. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
  3. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.
  4. Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggajian dan tunjangan PPPK juga sudah disebutkan pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 yang berbunyi:
  1. PPPK diberikan gaji dan tunjangan
  2. Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

5. PNS diberhentikan dengan hormat hingga pensiun, PPPK bisa diberhentikan secara hormat jika jangka waktu perjanjian kerja berakhir

Ketentuan atas pemberhentian PNS juga sudah diatur pada Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan PNS diberhentikan dengan hormat karena:
  1. meninggal dunia.
  2. atas permintaan sendiri.
  3. mencapai batas usia pensiun.
  4. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini
  5. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Lalu pada Pasal 105 menyebutkan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
  1. jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
  2. meninggal dunia.
  3. catas permintaan sendiri.
  4. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.
  5. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Jadwal, Mekanisme, dan Syarat Rekruitmen PPPK

Jadwal penerimaan pegawai honorer sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada awal Desember 2018  ditetapkan.

Peraturan yang sudah diteken Presiden Joko Widodo ini memungkinkan masyarakat bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN), meskipun bukan melalui proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS.

PPPK bisa mengisi jabatan fungsional (JF) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT) tertentu sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin juga menyampaikan jika rekrutmen P3K bisa diikuti oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan informasi yang sudah ada, batas usia minimal peserta P3K ialah 20 tahun dan juga maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan tertentu.

“P3K terbuka untuk seluruh profesi ahli yang dibutuhkan secara nasional dan sangat berpeluang untuk tenaga honorer yang telah lama mengabdi, juga bagi para diaspora yang kehadirannya dalam birokrasi diharapkan dapat berkontribusi positif bagi Indonesia,” kata Syafruddin, seperti dikutip dari kompas.com, Kamis (20/12/2018).

Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Setiawan Wangsaatmaja juga mengungkapkan jika rekrutmen PPPK rencananya akan terbagi menjadi dua fase rekrutmen.

“Fase pertama dilaksanakan pada pekan keempat pada bulan Januari 2019,” ujar Setiawan. Sementara, fase kedua akan diselenggarakan setelah pemilihan umum yang akan berlangsung pada bulan April 2019.

Rekrutmen P3K juga akan dilakukan dengan seleksi, yang mana akan terbagi menjadi dua tahap seleksi yakni administrasi dan seleksi kompetensi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan, teknis penyusunan kebutuhan PPPK akan sama dengan teknis penyusunan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Nantinya, instansi akan mengusulkan kebutuhan formasi ke Kementerian PAN RB. Selanjutnya, BKN akan memberikan pertimbangan teknis terkait kebutuhan formasi tersebut.

“Kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai daerah yang tidak lebih dari 50 persen,” ujar Bima.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  • Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
  • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.
  • Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
  • Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
  • Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
  • Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan
  • Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  • Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Posting Komentar

Posting Komentar