Siap-Siap ya, Seleksi Honorer yang Setara Dengan PNS Akan Dimulai Pada Bulan Maret 2019

AntariMedia.com - Pemerintah pada akhirnya memberi ruang bagi nasib guru honorer THK-2 (Tenaga Honorer Kategori 2) yang tidak lolos CPNS. Cara yang akan diterapkan oleh pemerintah ialah dengan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang setara dengan PNS.


Komis X pada akhirnya mendesak pemerintah supaya serius dalam menyelesaikan polemik guru honorer yang kini sudah ada ratusan ribu orang. Desakan pun ialah dengan cara mempercepat seleksi PPPK.

"2019 Insya Allah akan dilakukan. Kami juga masih menunggu pertimbangan. Karena ada 2 pertimbangan teknis dari sisi Kementerian Keuangan serta jumlahnya. Mudah-mudahan bisa cepat," kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsa Atmaja saat raker dengan Komisi X di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12 Desember 2018).

Akan tetapi, Ketua komisi X Djoko Udjianto juga meminta setiawan supaya menetapkan tenggat waktunya. Dan pada akhirnya telah disepakati jika seleksi PPPK akan dilakukan paling lambat bulan Maret 2019.

"Ya bisa (paling lambat bulan Maret), Kemenkeu juga sedang mengurus. Kan kuota tidak bisa ditentukan kalau Kemenkeu nggak ada uangnya. Mudah-mudahan yang terbaik," jawab Setiawan.

Lantas seperti apakah perubahan guru honorer yang akan menjadi PPPK?

Setiawan juga menjelaskan jika proses seleksi PPPK juga dilakukan satu kali. Selanjutnya untuk guru yang berstatus PPPK hanya akan diawasi melalui penilaian kinerja setiap tahunnya seperti PNS.

"Seperti PNS, bahwa PNS setiap tahun dievaluasi kinerjanya. Katakanlah (kontrak) 1 kali untuk 10 tahun, atau bisa juga lebih tergantung dari jenis jabatannya. Tapi yang jelas tidak seleksi setiap tahun," tambahnya.

Dia juga menegaskan, guru PPPK nantinya juga sama dengan PNS. Jika kinerjanya buruk tetap bisa diberhentikan. Oleh sebab itu diharapkan guru PPPK bisa bekerja dengan baik.

Dari sisi kesejahteraan, guru PPPK nantinya juga akan mendapatkan hak-hak misal seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan serta perlindungan. Untuk gaji nantinya akan disamakan dengan PNS atau sesuai dengan UMR, tetapi tidak mendapatkan uang pensiun.

Sumber: Detik.com

Comments

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...