Alasan Inilah yang Membuat Pemerintah Daerah Menolak Rekrutmen PPPK

Alasan Inilah yang Membuat Pemerintah Daerah Menolak Rekrutmen PPPK

AntariMedia.com - Kepala Regional 4 Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar, Sayadi mengungkapkan jika seluruh pemerintah daerah di Indonesia sudah kompak menolak perekrutan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K).

Penolakan ini tak lepas dari Anggaran belanja pegawai PPPK yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tiap provinsi.

“Anggaran belanja pegawai P3K ini tetap diserahkan ke pemerintah daerah. Sehingga seluruh daerah juga menolak saat itu terkait belanja pegawai P3K. Karena gaji P3K ini sama dengan gaji PNS, ada tunjangan jabatan, tunjangan kinerja semua disamakan sehingga daerah masih menolak,” jelas Sayadi, Kamis (31/1/2019).

Meskipun begitu, Sayadi juga menuturkan, jika saat ini, Menteri Aparatur Negara (Menpan) akan kembali melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan terkait masalah anggaran belanja pegawai PPPK.

“Untuk itu, Menpan akan berkoordinasi kembali dengan Menteri Keuangan terkait anggaran belanja pegawai P3K apakah nanti disuplai ke daerah saja,” tutur sayadi.

Tahap pertama rekrutmen PPPK sendiri kabarnya akan dibuka pada Bulan Februari mendatang, lalu untuk tahap kedua akan diadakan pada Bulan Mei mendatang. (POJOKSULSEL.com)

   

Comments

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...