Peraturan Selesai Bulan Ini, Kenaikan Gaji ASN Berlaku Mulai Bulan April


AntariMedia.com - Tidak lama lagi, gaji dan pensiun Pokok PNS, TNI, dan juga Polri akan naik. Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menyatakan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai kenaikan tersebut agar segera selesai dibuat.

Paling lama ialah pekan keempat bukan Januari 2019, beleid tersebut selesai dari tangan BKN dan akan diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto, pada rapat kerjanya dengan Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, TNI, Polri, PT. Taspen, dan PT. Asabri.

Untuk saat ini, posisi BKN tengah menunggu surat permohonan bantuan teknis penyusunan RPP. "Akhir Januari draf RPP akan diteruskan ke Kemenpan RB untuk kemudian diteruskan kepada presiden," ucap Haryomo dalam laman resmi BKN, Rabu (16/1/2019).

Kenaikan gaji serta dana pensiun bagi PNS, TNI, serta Polri tersebut nantinya kurang lebih mencapai lima persen. Hal ini sebagaimana telah dinyatakan dalam nota keuangan RAPBN 2019 pada bab Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Proyeksi Jangka Menengah pemerintah kepada DPR pada 18 Agustus 2018.

Tujuan kenaikan ini, menurut Haryomo, demi memperkuat produktivitas kerja aparatur negara dan, "Memperkuat program reformasi birokrasi."

Meski draf akan diserahkan kepada Kemenpan RB pada akhir bulan ini, pencairan kenaikan gaji pokok baru bisa diterima hingga dua bulan ke depan. Rencananya, Kenaikan itu akan dimulai pada bulan April.

Sementara untuk kenaikan pada Januari sampai Maret, akan dibayarkan sekaligus pada April, alias dirapel. Dengan kenaikan ini, artinya, pemerintahan Joko Widodo sudah dua kali menaikkan gaji pokok bagi PNS, Polri, dan TNI sejak 2014.

Terakhir kali kenaikan gaji pokok para abdi negara dalam era Jokowi terjadi pada 2015. Jika melihat fakta tersebut, sebenarnya pantas-pantas saja pemerintah menaikkan gaji para bawahannya. Terlebih, dalam tiga tahun terakhir inflasi mencapai 6-8 persen.

Masalahnya, kenaikan gaji itu terkesan politis karena 2019 adalah tahun politik dengan Pemilihan Umumnya. Sedangkan untuk jumlah PNS juga tak sedikit, alhasil bisa memungkinkan untuk pengerekkan jumlah suara petahana.

Hal ini, setidaknya, diungkapkan oleh Ketua Pusat Studi Reformasi Birokrasi FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung, Yogi Suprayogi Subandi, kepada Jawapos.com. "Ini tahun politik. PNS kan sebetulnya punya daya ungkit besar untuk elektabilitas," kata Yogi.

Untuk itu, Yogi mengingatkan bahwa semua pihak harus berpegang pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). PNS harus netral. Sedangkan anggota TNI-Polri, tetap tak memiliki hak pilih.

Atas anggapan tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tidak mau ambil pusing. Kenaikan gaji pokok pada 2019 ia rasa wajar, terlebih sudah tiga tahun PNS, Polri, dan TNI tak mengalami kenaikan.

"Ya karena sudah empat tahun nggak ada kenaikan gaji dan ini adalah gaji pokok, menurut saya sih wajar saja," kata Sri Mulyani, dalam Tribunnews.com.

Di tahun ini, pemerintah menggelontorkan Rp245 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional 2019 untuk alokasi kebutuhan gaji ASN, termasuk di dalamnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri.

Angka itu sudah termasuk kenaikan lima persen gaji pokok tadi dan gaji ke-13, serta Tunjangan Hari Raya (THR).

Secara rinci, anggaran tersebut terdiri dari gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 98 triliun dan gaji pensiunan Rp 117 triliun. Anggaran tersebut sekitar 8,7% dari total belanja negara dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 2.461,1 triliun. (Beritagar.id)

   

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel