Taspen Menjadi Penyelenggara yang Menjamin Sosial ASN, PPPK, Serta Honorer


AntariMedia.com - Taspen menjadi salah satu instansi penyelenggara Jaminan Sosial yang meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan juga Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) serta Pegawai non-PNS (Tenaga Honorer) yang ditugaskan pada instansi pemerintahan.

Kepala PT Taspen Cabag Pusat Makassar, M Ali Mansur, menjelaskan jika program jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian sudah diatur dalam 2 kategori yakni yang bekerja pada penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara.

Program JKK JKM bagi penerima upah selain yang bekerja pada penyelenggara negara diatur telah diatur berdasar PP 44 Tahun 2015 yang dikelola oleh BPJS TK, sementara untuk yang bekerja pada penyelenggara negara telah diatur berdasar PP 70 Tahun 2015, PP 66 Tahun 2017, dan PP 49 Tahun 2018 yang mana untuk ASN, PPPK serta honorer dikelola oleh Taspen.

Sedangkan untuk anggota TNI, Polisi, PNS, Kemenhan, dan juga termasuk PPPK dikelola oleh ASABRI berdasar PP 102 Tahun 2015.

Melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 99 menyatakan jika pegawai Non-PNS yang ditugaskan pada instansi pemerintah juga akan diberikan perlindungan berupa Jaminan Kesehatan (JK), JKK, dan JKM sebagaimana berlaku bagi PPPK.

Adapun peraturan yang berlaku untuk PPPK dalam hal ini adalah PP Nomor 70 Tahun 2015, yang mana pengelolaan JKK dan JKM diamanatkan kepada Taspen.

Melihat peraturan pemerintah di atas adalah tindak lanjut dari PP Nomor 44 Tahun 2015 Mengenai Penyelenggaaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pada Pasa 2 ayat 2 disebutkan jika program JKK dan JKM untuk peserta pada Pemberi Kerja penyelenggaraan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

"Dengan ini Taspen selain menjadi penyelenggara jaminan sosial bagi PNS dan pejabat negara juga memberikan perlindungan berupa JHT, JKK, dan JKM kepada PPPK serta JKK dan JKM bagi pegawai non-PNS. Termasuk pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain yang bertugas pada instansi pemerintah. Terkait dengan pengenaan iuran akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan," kata M Ali Mansur. (TribunTimur.com)

   

Comments

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...