Tiap Tahun 100 Ribu Honorer Jadi PNS, Lalu Berhenti Pada Era Jokowi


AntariMedia.com - Anggota Komisi X DPR Putu Supadma Rudana tidak tertarik untuk menanggapi pengangkatan 159 ribu guru honorer K2 menjadi calon PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) melalui sistem tes.

Ketika berbicara dengan JPNN pada hari Rabu (16/01/2019), Putu tetap meminta Presiden Joko Widodo untuk konsisten dengan janjinya yang akan mengangkat seluruh honorer K2 menjadi PNS. Utamanya para guru yang telah mengabdikan diri puluhan tahun di sekolah.

Bahkan ia juga membandingkan tata kelola pengangkatan honorer K2 menjadi PNS antara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.

"Saya kembali mengacu tata kelola honorer ini ke zaman Pak SBY. Presiden SBY setiap tahunnya mengangkat 100 ribu honorer menjadi PNS," kata Putu ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pengangkatan tersebut berlanjut hingga 10 tahun kepemimpinan Presiden keenam RI tersebut, dengan total honorer yang diangkat sekitar 1 juta orang. Akan tetapi, proses itu terhenti setelah pemerintahan berganti ke Presiden Jokowi.

"Pada masa pemerintahan Pak SBY dalam sepuluh tahun itu, beliau mengangkat satu juta. Tapi semenjak 2015, itu mandeg semuanya. Aturannya menjadi tidak jelas," jelas wasekjen DPP Demokrat itu.

Bahkan aturan yang ada sekarang, katanya tidak menjadikan pengabdian sekian lama dari para honorer sebagai acuan mengangkat mereka sebagai PNS. Yang terjadi saat ini, selain harus ikut tes, usia mereka pun dibatasi.

"Oleh karena itu saya di Fraksi Demokrat mendorong, seharusnya pemerintah lebih peka dalam melihat masa kerja, dalam melihat pengabdian mereka untuk diangkat menjadi PNS," tegasnya.

Solusi untuk menyelesaikan masalah honorer ini menurut Putu tidak boleh bersifat reaktif, tetapi harus konkret dan komprehensif. Apalagi tenaga honorer K2 Tak hanya berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga ada di kementerian lainnya.

Maka dari itu ia mendorong pemerintahan ini supaya mengambil aksi konkret bukan sekedar wacana. Apalagi di tahun politik ini semua diulur-ulur dengan tujuan mendulang suara. Apalagi ada Pilpres kan," tukas legislator asal Bali itu.

Putu juga menambahkan, apresiasi pemerintah terhadap honorer, terutama para guru honorer K2 harus lebih maksimal tak hanya sekadar dijadikan PPPK. Dia pun memahami alasan keuangan negara yang kerap dijadikan alasan oleh pemerintah. Namun pihaknya juga tidak ingin pengangkatan honorer K2 jadi PNS menjadi sekadar wacana dan janji.

"Jangan sampai hanya sebuah janji, wacana. Akhirnya nanti bom waktu lagi, mereka akan menuntut lagi hak mereka, dan itu harus diberikan. Pengabdian mereka harus dijadikan acuan untuk pengangkatan sebagai PNS," tandasnya. (JPNN)


   

Comments

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...