Ini Nih Bocoran Kisi-kisi Ujian PPPK

AntariMedia.com - Pemerintah telah membuka lowongan pekerjaan bagi honorer menjadi pegawai yang Setara dengan PNS melalui program Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pendaftarannya pun mulai dibuka pada hari Minggu 10 Februari 2019.

Penyelenggara Seleksi PPPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga sudah resmi membuka situs pendaftarannya pada alamat sscasn.bkn.go.id. Harapannya pun, semua pegawai honorer bisa ikut dan mengisi posisi melalui seleksi ini.

Nah sebelum ikut pendaftaran, alangkah baiknya untuk mengetahui Kisi-kisi ujian nanti. Dan berikut rangkumannya.

Ini Nih Bocoran Kisi-kisi Ujian PPPK

1. Kisi-kisi Ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K)

Menurut Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan saat pelaksanaan tes nantinya dipastikan tidak menggunakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) atau yang biasa dipakai pada seleksi CPNS. Seleksi itu nantinya akan digantikan lewat ujian berbasis komputer (CAT) terkait manajerial, sosiokultural dan teknis.

Ridwan juga memastikan, ujian CAT tersebut tidak akan sulit dan mudah dijawab oleh pelamar karena telah sesuai dengan praktik yang biasa dilakukan sehari-hari.

"Kisi-kisi soalnya nanti tidak akan ada SKD. Jadi abis administrasi akan ada seleksi manajerial, sosiokultural dan apalagi. Pokoknya untuk guru ya itu dites lagi tapi kan itu sudah sehari-hari ya jangan bayangkan soalnya sulit, out of the blue, nggak," kata dia di BKN, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

"Misalnya juga tenaga kesehatan nanti bagaimana melayani orang-orang. Jadi nggak akan ada yang gagal karena TKP atau TKD (nggak memenuhi seperti seleksi CPNS)," sambung dia.

Lebih banyak lagi, Ridwan juga menjelaskan pembukaan pendaftaran serta tahap administrasi dibuka pada 10-16 Februari 2019. Selanjutnya tahap ujian CAT dan wawancara pada 23-24 Februari 2019.

Dan yang terakhir, bagi pelamar PPPK yang lolos akan diumumkan pada 1 Maret pada laman resmi sscasn.bkn.go.id.

2. Rangkaian Proses Seleksi Pegawai Setara PNS

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, proses akan dimulai dari seleksi administrasi. Kegiatan itu dilangsungkan mulai dari tanggal 10-16 Februari lalu hasil kelulusan akan diumumkan pada 18 Februari. 

"Proses pertama adalah seleksi administrasi. Kemudian pada tanggal 17 verifikasi administrasi selesai dan diharapkan pengumuman hasil verifikasi melalui aplikasi sscasn.bkn.go.id itu akan disampaikan pada tanggal 18 Februari melalui aplikasi itu," kata dia di Kantor BKN, Jakarta Timur, Jumat (8/2/2019).

Kemudian, seleksi selanjutnya Ialah seleksi manajerial, struktural dan teknis yang pelaksanaan seleksinya berbasis komputer atau CAT. Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 23-24 Februari di 530 titik.

"Kemudian tentatif pelaksanaan tes tanggal 23-24 Februari di 530 titik. Itu kalau semua mengikuti karena ada beberapa daerah yang nggak ikut karena anggaran," sambung dia.

Pada tes tersebut, juga akan dilakukan wawancara dengan pejabat yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui kemampuan dari calon pegawai setara PNS.

"Tidak ada ujian seperti SKD karena mereka semua sudah dianggap sudah memenuhi syarat dasar pejabat di bidang masing-masing," jelas dia.

"Jadi ada tahap wawancara dengan pejabat teman-teman setempat untuk memastikan apakah calon PPPK memenuhi (bidang)," ungkapnya.

Terakhir, pelamar PPPK yang dinyatakan lulus akan diumumkan pada 1 Maret melalui laman resmi sscasn.bkn.go.id. Sehingga harapannya pegawai bisa langsung aktif bekerja sebelum Pilpres berlangsung.

"Pengumuman 1 Maret. Jadi mudah-mudahan setelah Pilpres. Jadi pegawai CPNS 2018 yang kemarin ini sudah mulai masuk dan teman-teman PPPK mulai masuk tetap berpraktik tetapi dengan status PPPK," tutup dia.

Jadi secara keseluruhan seleksi PPPK meliputi seleksi administrasi, pengumuman, seleksi manajerial struktural, seleksi teknis yang meliputi wawancara dan pengumuman hasil akhir.

3. Pelamar PPPK Akan Didominasi Usia 35 Tahun ke Atas

Pegawai setara PNS mayoritas akan diisi oleh pelamar berusia di atas 35 tahun karena diikuti para pekerja honorer.
Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan saat ini pekerja honorer tercatat berusia di atas 35 tahun. 

Sedangkan hanya sebagian kecil yang berusia di bawah 35 Tahun. Sebab, batas usia mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) adalah 35 tahun. Sehingga yang tak bisa mengikuti CPNS pasti akan mengikuti seleksi PPPK.

"Kalau kemarin anak-anak milenial (tes CPNS) sekarang cuma 1 atau 2. Lebih banyak yang ikut di atas 35 tahun kalau di bawah 35 tahun ikut CPNS kemarin lah," jelas dia di Kantor BKN, Jakarta Timur, Jumat (8/2/2019).

Lebih lanjut lagi, Ridwan berkata pegawai setara PNS tersebut ke depannya tidak bisa diangkat menjadi PNS. Karena, ke depan nanti ditakutkan ada penambahan tunjangan hari tua yang menjadi beban negara.

"Kalau di atas 35 tahun diangkat CPNS maksimal nanti pensiun atau tunjangan hari tua nggak cukup memenuhi (anggarannya). Jadi negara bangkrut itu hanya sekadar itu kenapa maksimal 35 tahun (batas usia CPNS)," jelas dia.

4. Tak Semua Posisi Jabatan Dibuka untuk PPPK

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Haryono Dwi Putranto berkata pada dasarnya pegawai yang setara PNS boleh mengembangkan kompetensi dirinya.

Tetapi, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 mengenai prosedur pelaksanaan seleksi PPPK, beberapa Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama dan Madya dikecualikan untuk diisi oleh non-PNS atau PPPK.

Adapun, jabatan yang dikecualikan untuk diisi pegawai setara PNS, yakni bidang rahasia negara, pertahanan keamanan pengelolaan Aparatur Negara kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan Presiden. 

Meskipun begitu, pegawai yang setara dengan PNS berhak untuk mendapatkan perlindungan, diantaranya adalah jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian sampai bantuan hukum.

"Setiap instansi wajib mempersiapkan penetapan kebutuhan, gaji hingga perlindungan untuk P3K, serta menetapkan peraturan disiplin P3K yang berisi kewajiban, larangan, hukuman dan tata caranya melalui Peraturan Menteri," jelas dia dalam keterangan tertulis yang diterima detikFinance, Jumat (8/2/2019). (Detik.com)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel