Kemenpanrb Menyebutkan Masih Ada 25 Pemda yang Kesulitan Merekrut PPPK

AntariMedia.com - Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahap 1 telah dimulai pada tanggal 8 Februari 2019. Akan tetapi, proses pendaftaran PPPK dibuka melalui laman sscasn.bkn.go.id pada tanggal 10-16 Februari 2019.


Kemenpanrb Menyebutkan Masih Ada 25 Pemda yang Kesulitan Merekrut PPPK

Terkait masalah proses pendaftaran PPPK 2019, Kementerian PAN RB sudah mencatat ada 25 pemda yang dinilai sulit melakukan rekrutmen PPPK di tahun ini. Hal itu terjadi karena 25 pemda tersebut telah mempunyai belanja pegawai di atas 50 persen.

"Sembilan puluh persen pemda siap. Jadi, Hanya 25 pemda yang terkendala karena belanja pegawainya lebih dari 50 persen," ujar Menteri PANRB Syafruddin seperti dikutip dari rilis yang diterima, Jumat (8/2).

Pada sebelumnya, Kementerian PANRB sudah mengirimkan surat kepada 530 pemda dan juga 4 Kementerian yakni Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, dan Kemenag, dan Kementan yang memiliki tenaga honorer Kategori II.

Guru-guru agama yang ada di Madrasah berada pada naungan Kemenag. Sedangkan untuk Kementerian Ristek Dikti di bawah naungan dosen-dosen pada 35 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru.

Pada suratnya tersebut, Syafruddin meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengantisipasi serta melakukan berbagai langkah dalam upaya pendaftaran PPPK 2019.

Untuk yang pertama, menyiapkan anggaran (gaji dan tunjangan terhadap peserta yang lulus seleksi, serta biaya pelaksanaan seleksi) sesuai dengan mekanisme aturan anggaran yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk yang kedua, PPK diminta menyusun jenis jabatan serta unit kerja yang akan diduduki PPPK sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Dan yang terakhir, PPK akan diminta untuk membentuk Panitia Pelaksana Instansi yang antara lain bertugas menentukan lokasi/tempat pelaksanaan seleksi di bawah koordinasi dinas yang menangani bidang pendidikan.

Sedangkan bagi instansi daerah pemekaran yang data THKII masih terdaftar atau tergabung di Kabupaten/Kota induk termasuk Guru SMA dan SMK, maka provinsi yang terkait diminta untuk  segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Di lain sisi, Pemerintah Kabupaten/Kota pemekaran yang data TH Eks K-II masih di Kabupaten/Kota induk, juga dimintai untuk segera berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota induk yang bersangkutan.

Sementara untuk proses pendaftaran PPPK 2019, PPK juga dimintai untuk segera mengusulkan kebutuhan kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Februari lalu. Dan jika ada PPK yang tidak segera menyampaikan kebutuhan, maka Kemenpan-RB akan memutuskan bahwa pihak tersebut tidak dapat melaksanakan pengadaan rekrutmen PPPK tahap 1. (CNNIndonesia.com)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel