Rekrutmen PPPK Tahap 1, BKN Peringkatkan Supaya Waspada Mengenai Informasi Palsu

AntariMedia.com - Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) tahan 1 akan segera diumumkan. Tetapi banyaknya peminat PPPK membuat banyak oknum menyalahgynakan serta tidak bertanggung jawab.

Rekrutmen PPPK Tahap 1, BKN Peringkatkan Supaya Waspada Mengenai Informasi Palsu

Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut akan membagikan atau menyebarkan informasi palsu atau kurang akurat terkait masalah penerimaan PPPK, misal seperti iming-iming kelulusan dan sebagainya sehingga membuat masyarakat menjadi resah.

Mengenai masalah tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui media sosial Twitter Resminya, @BKNgoid meminta masyarakat supaya selalu waspada terhadap informasi palsu penerimaan PPPK yang tengah beredar.

BKN juga mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu mempercayai informasi dari website resmi (.go.id) serta media sosial instansi yang bersangkutan.

Supaya lebih mudahnya, BKN juga mengimbau masyarakat untuk mem follow Twitter milik BKN, @BKNgoid terkait masalah informasi penerimaan PPPK supaya tidak salah.

BKN juga kembali menegaskan jika Seleksi PPPK/P3K Tahap I hanya untuk eks THK2 guru, tenaga kesehatan (nakes), Tenaga Harian Lepas (THL) Pertanian dan dosen PTN baru.

"Penerimaan Pegawai Pemerintah dg Perjanjian Kerja (P3K) Tahap I akan segera diumumkan. Pastikan hanya percaya info *.go.id & medsos mereka. Biar gampang, follow mimin saja agar tdk salah
Seleksi P3K Tahap I hanya u/ eks THK2 guru, nakes, THL Pertanian & dosen PTN baru

#P3K2019"

Selain itu, untuk proses persiapan penerimaan PPPK sendiri, BKN hingga kini masih tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), serta Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan validitas eks THK2 yang sudah ada di database BKN.

Menteri PANRB: Penerimaan PPPK Dimulai 8 Februari 2019

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, jika pemerintah akan memulai proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari sektor penyuluh pertanian pada 8 Februari 2019. Jadi penyuluh pertanian yang sudah lama mengabdi sebagai tenaga honorer jadi tak risau atau tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Perekrutan tenaga honorer penyuluh pertanian, akan dilaksanakan berbarengan dengan penerimaan tenaga honorer dari bidang pendidikan, dan juga bidang kesehatan. Untuk tahap awal penerimaan PPPK akan mengarah untuk menyerap tenaga honorer dari tiga bida tersebut. Tiga bidang tersebut merupakan bidang yang tenaga ya sangat banyak dibutuhkan oleh pemerintah.

“Jadi tenaga honorer pada tiga sektor tersebut tidak perlu kuatir karena penerimaan PPPKdiprioritaskan bagi tenaga honorer yang sebelumnya sudah bekerja di bidangnya masing-masing. Penerimaan dilakukan karena pemerintah memang membutuhkan banyak tenaga pada sektor tersebut,” ujar dia di Jakarta, Senin (4/2/2019).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah bertemu dengan Tenaga Pegawai Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TPHL-TBPP) di GOR Jatidiri, Semarang, Minggu 3 Februari 2019, kemarin. Pada kesempatan itu, para tenaga honorer penyuluh pertanian juga mempertanyakan status pengangkatan mereka sebagai pegawai negeri.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga berharap posisi penerimaan pegawai dapat diisi tenaga honorer penyuluh pertanian yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun. Karena mengangkat tenaga penyuluh pertanian yang sudah berpengalaman jauh lebih baik.

Jokowi juga berjanji pada hari Senin 4 Januari 2019 kemarin akan memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas masalah penyuluh pertanian. Ia berjanji masalah tenaga honorer tenaga penyuluh pertanian akan terjawab pada hari Rabu 9 Februari 2019 kemarin.

Seperti yang sudah kita ketahui, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan ini membuka kesempatan seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS). (Liputan6.com) 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close
.....Klik 2x (Close).....