BKN Mengeluarkan Parameter Penilaian Indeks Profesionalisme ASN

AntariMedia.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan parameter untuk menilai indeks profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Indeks profesionalisme ASN akan menjadi dasar kebijakan manajemen ASN.


Parameter itu diatur dalam Peraturan BKN No.8/2019 mengenai Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

“Peraturan ini bertujuan agar terdapat standar bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam melaksanakan pengukuran indeks profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan,” bunyi pasal 2 ayat 2 dalam peraturan yang telah ditandatangani oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Akan ada empat hal yang dinilai pada indek profesionalisme ini yaitu, kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dalam hal kualifikasi, parameter yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal ASN. Bobot penilaian kualifikasi akan mencapai sebesar 25% total dari keseluruhan penilaian indeks.

Sedangkan untuk kompetensi, parameter yang dilihat adalah diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, dan seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya. Hal ini dilakukan guna melihat riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN.

“Dan melihat kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Ini diperhitungkan sebesar 40% keseluruhan pengukuran,” ungkap aturan tersebut.

Sementara untuk kategori kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja. Dalam hal ini akan dilihat berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Hal yang diperhatikan yakni target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN. Bobot penilian sebesar 30% dari keseluruhan penilaian.

Lalu yang terakhir adalah kategori disiplin untuk mengukur data maupun informasi kepegawaian terkait riwayat hukuman yang pernah diterima PNS. Kategori ini akan memiliki bobot penilaian sebesar 5%.

Kepala Biro (Karo) Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan sebenarnya pengukuran indeks profesionalitas selama ini belum pernah dilakukan sama sekali. Menurut Mohammad Ridwan, jika menggunakan ukuran internasional pastinya akan jeblok.

“Makanya BKN mengusulkan indeks profesionalitas. Dengan peraturan sekarang ini kewajiban bagi instansi melakukan pengukuran,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan dengan indeks ini kedepannya akan memudahkan dalam melakukan tindakan manajemen. Misalnya jika ditemukan di satu instansi yang indeksnya di bawah rata-rata maka akan segera dilakukan perbaikan.

“Nanti PPK (pejabat pembina kepegawaian) bisa menggunakan itu untuk menjustifikasi katakanlah penambahan alokasi dana untuk kompetensi ASN disitu. Itu salah satu,” katanya.

Ditanyakan apakah akan berpengaruh pada tunjangan kinerja ASN, Ridwan mengatakan untuk saat ini masih belum sampai pada tahapan itu. Tetapi dia juga menyebutkan kemungkinan tersebut selalu ada.

“Tapi ada kemungkinan (berpengaruh ke tunjangan), kalau metode semakin diperbaiki. Bisa saja ke arah sana. Kalau sekarang penilaian BPK jadi penilian reformasi birokrasi, mungkin bisa juga untuk indeks profesionalitas,” pungkasnya. (SindoNews.com)

Comments

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...