Bukanlah Sebuah Alasan Menolak Rekrutmen CPNS dari Honorer K2

AntariMedia.com - Semakin dekatnya rekrutmen CPNS 2019 yang akan digelar setelah pelantikan presiden dan wapres terpilih, honorer K2 semakin gelisah. Mereka tidak bisa mengikuti seleksi CPNS karena terhalang aturan dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membatasi usia 35 tahun.


"Perbedaan kami yang honorer ini hanya di status saja. Kenapa kami dikatakan oleh pemerintah sudah tidak produktif lagi. Apakah meraka tidak tahu, jauh sebelum mereka menjadi pejabat di negeri ini kami sudah berstatus honorer,” ungkap Ihdinas, anggota Aliansi K2 Indonesia (AK2I) kepada JPNN.com, Senin (2/9).

Dengan segudang pengalaman itu, lanjutnya, tidak ada alasan pemerintah untuk menolak mengangkat honorer K2 menjadi PNS meskipun banyak dari honorer K2 yang sudah hampir pensiun.

"Berilah kami keadilan sesuai dengan amanah UUD 1945. Hentikan perbudakan modern alias honorer di Indonesia," sergahnya.

Adhim, anggota AK2I menambahkan, rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I menjadi bukti bagaimana honorer K2 menjadi alat politik pemerintah. "Memang kejam politik itu tapi semua tergantung moral dari politikusnya," ucapnya.

Ia menegaskan, jika memang berani, silakan pemerintah pusat mengeluarkan instruksi untuk tidak ada lagi ada perekrutan honorer. Honorer yang ada saat ini dipensiunkan dan dirumahkan.

"Saya yakin akan sangat besar pengaruhnya pada pelayanan publik. Pemda akan teriak semua karena honorer adalah kaki dan tangan birokrasi. Birokrasi di seluruh Indonesia akan lumpuh karena yang bekerja itu rata-rata tenaga honorer," tandasnya. (JPNN.com)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close
.....Klik 2x (Close).....