Tak Hanya Masalah Gaji, Honorer K2 Juga Butuh Kejelasan Status


AntariMedia.com - Dua mekanisme penggajian guru honorer yang ditawarkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy tak sepenuhnya disambut suka cita. Meski nantinya gaji guru honorer akan dihitung setara dengannUMR atau sesuai dengan tenaga pendidik PNS masa kerja nol tahun, nyatanya masih juga belum bisa menenteramkan mereka.

"Gaji sudah setara UMR tetapi bisa kapan saja di-PHK kalau tidak punya status yang jelas. Gaji UMR setiap tahun harus lewat tes dan tetap saja ada yang tersingkir," keluh Koordinator Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih kepada JPNN.com, Sabtu (12/10).

Jadi intinya, lanjut Nur, bukan hanya masalah gaji yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Masalah status honorer K2 ini juga menjadi penting, terutama bagi yang sudah akan memasuki masa pensiun, supaya mereka bisa hidup tenang.

Ketum PHK2I Titi Purwaningsih memberikan pendapat lain. Menurut dia skema apapun yang penting ada aturan jelas dan juga harus benar-benar realisas. Bukan sekedar koar-koar terus, tetapi tidak ada realisasinya.

Contohnya saja PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) sudah dites, diumumkan, malah dibiarkan tidak jelas mau diapakan lagi. Apalagi kebijakan yang baru wacana.

"Alamat sampai honorer K2 banyak yang pada mati nanti juga belum tentu realisasi. Kami sudah bosan kena PHP (pemberi harapan palsu) terus," ucap Titi.

Dia menegaskan, yang dibutuhkan oleh honorer K2 ialah kebijakan yang pasti-pasti saja. Suguhkan aturan yang jelas, payung hukumnya ada, baru percaya bahwa benar-benar ada solusi buat honorer K2. Bukan malah koar-koar tetapi tidak terbukti hasilnya.

Sumber: JPNN.com 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel